KMNU Madzhab UII - Bagian 1

KMNU Madzhab UII - Bagian 1
Oleh Ahmad Faiz MN Abdalla*
Dirumuskan oleh Kyai Afifudin Muhajir, makna Islam Nusantara adalah pemahaman, pengamalan, dan penerapan Islam sebagai hasil dialektika antara nash syariat dengan realita dan budaya di bumi nusantara. Dalam kalimat lain, Islam Nusantara merupakan titik temu antara teks yang bersifat universal dengan praktik-praktik empiris yang kasuistis, sehingga Islam Nusantara merupakan konsep yang telah tersentuh unsur sosiologisnya.

Saya sendiri -sebagai mahasiswa hukum- merumuskan Islam Nusantara sebagai madzhab hukum sosiologis yang mensitesakan madzhab positivisme dengan madzhab sejarah. Prof Suteki, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, membahasakan sintesa tersebut sebagai desain hukum di ruang sosial. Terutama di negara civil law seperti Indonesia, hukum sebagai norma tertulis yang hierarkhis harus diterjemahkan dalam konteksnya, menemukan makna sosial hukum, sehingga dapat ditegakkan selaras dengan maqasidus-nya.

Konsep Islam Nusantara tersebut, bila dikontekskan dengan perkembangan dua media kaki NU, yakni Majalah Bangkit dan Aula, dapat dikaitkan dengan pendekatan perwajahan yang digunakan keduanya. Majalah Bangkit yang didirikan Kyai Ali Maksum di Yogyakarta tentu berbeda perwajahannya dengan Majalah Aula yang berbasis di Jawa Timur.

Yogyakarta dimana NU bukan mayoritas, mengharuskan sampul Bangkit diwajahkan sedemikian halus. Apapun yang secara kasat terlihat NU, segera disamarkan dari sampul. Majalah dikonsep sedemikian terbuka, meski secara materiel membawa gagasan-gagasan NU. Sedang Jawa Timur dimana NU merupakan mayoritas, tentu lebih marketable bila sampul Aula diwajahkan penuh atributif NU.

Hal tersebut menggambarkan bagaimana pentingnya pendekatan sosiologis, termasuk dalam mengelolah majalah sekalipun. Meski sama-sama menyebarkan pemahaman Islam Nusantara, paham ahlusunnah wal jamaah an-nahdliyah, namun kenyataan sosiologis mengharuskan keduanya menggunakan pendekatan berbeda. Hal serupa juga berlaku dalam mengelolah organisasi besar seperti KMNU.

Saya kemudian menjadi paham mengapa KMNU relatif kurang diminati di Jawa Timur. Hemat saya, Jawa Timur merupakan basis terbesar NU, baik secara struktural maupun kultural. Praktik tradisi NU adalah diri dalam Jawa Timur itu sendiri. Karena itu, ketika KMNU diintroduksikan sebagai wadah silaturahmi yang bersifat kultural -sedang Jawa Timur merupakan basis kultural-, maka KMNU secara organisatoris kurang menemukan basis sosiologisnya.

Konsep Islam Nusantara tersebut juga dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan hierarkhis KMNU Pusat dengan KMNU Perguruan Tinggi, pun untuk menjelaskan pendekatan praktis KMNU di perguruan tinggi. Bahkan dalam keadaan tertentu, konsep Islam Nusantara dapat menjadi rujukan pragmatisasi KMNU -bahwa ada moment-moment tertentu dimana prinsip dan kerangka dasar organisasi harus dikalahkan keadaan. Dengan demikian, KMNU dapat berkembang secara dinamis dan progresif.

Sebagai misal, bila KMNU dianggap miniatur NU di perguruan tinggi, maka KMNU harus banyak belajar dari NU. Sebagai organisasi yang dilahirkan sebelum negara ini berdiri, dalam sejarahnya, NU beberapa kali bertransformasi menjadi partai politik, bergeser dari nomenklatur saat pertama kali didirikan. Dalam dinamika organisasi, gejala semacam itu tentu sangat mungkin terjadi. Dalam hal ini, prinsip al-wasathiyyah -yang di antaranya bermakna al-waqi’iyyah- sebagai bagian dari kerangka berpikir Islam Nusantara, mampu menjelaskan sikap realistis-pragmatis NU tersebut. Karena itu, KMNU harus banyak belajar dari NU beserta konsep Islam Nusantara yang menyertainya.

Meng-UII-kan KMNU

KMNU Pusat sebagai KMNU hierarkhi tertinggi merupakan norma berorganisasi dasar. Di dalamnya dilengkapi perangkat aturan yang bersifat umum-fundamental. Karena itu, KMNU Pusat merupakan konsep abstrak. Menjelaskan hal tersebut dapat merujuk pada perumpamaan konsep bernegara. Semakin tinggi hierarkhi pemerintahan beserta perangkat perundangan-undangannya, maka semakin abstrak konsep dan subtansi yang menyertainya.

KMNU sebagai konsep abstrak, tentu membutuhkan ijtihad politik-sosiologis ketika hendak diterapkan di masing-masing perguruan tinggi. Hal tersebut untuk menghasilkan KMNU sebagai konsep konkret-kasuistis. Penerapan prinsip-prinsip umum KMNU nasional tentu harus diterjemahkan kembali, dikontekskan dengan realita di perguruan tinggi masing-masing. Dengan begitu, KMNU akan mengalami pribumisasi dan menemukan konteksnya masing-masing.

Bersambung.......

*) Pelajar NU Gresik/ Pengurus KMNU UII Demisioner
Share on Google Plus

About Redaktur KMNU UII

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 komentar:

Posting Komentar

Silakan beri komentar untuk postingan KMNU UII