PERGESERAN SERAMBI TANAH HARAM PENTAS SIMPATI POLITIK

oleh : Alkautsar

Islam sedang di persimpangan jalan, di sisi lain ada juga yang menganggapnya sebuah agama yang harus dipelihara bukan dikomersialkan.

                Akhir-akhir ini pemerintah dan masyarakat Indonesia digegerkan dengan berita tentang ibadah haji tahun 2015, yakni robohnya crane di Mesjidil Haram dan desak-desakan di Mina. Perbincangan dunia merespon tragedi besar tersebut. Baru-baru ini menurut data dari tim pencari Armina (Arafah, Muzdalifah dan Mina) sekitar 34 jama’ah haji asal Indonesia yang ditemukan dalam insiden di Mina. Apalagi ditambah dengan adanya sekarang isu internasionalisasi (memberikan bagian kepada seluruh negara Islam) dalam manajemen haji. Ini dilatarbelakangi oleh keteledoran penyelenggara haji yang kurang dalam mengatur pengelolaan haji.         

                Jika kita teliti, usul internasionalisasi ini memang sarat nuansa politik. Mengapa tidak? Di Iran, wacana internasionalisasi tidak terlepas dari perseteruan Sunni dan Syiah. Iran sebagai negara basis Syiah terihat paling garang mengkritik dan menuntut Saudi (Sunni) membuka akses pengelolaan Mekkah dan Madinah. Tidak dipungkiri lagi akan terjadi propaganda dari negara-negara yang ingin mengambil keuntungan dari kedua kota suci tersebut. Di Libya, usul internasionalisasi haji ini berasal dari konflik internalnya yakni keinginan Mendiang Muammar Khadafi untuk menjadi pemimpin dunia (khalifah). Menurutnya untuk merealisasikan internasionalisasi haji ini dibutuhkan seorang pemimpin Islam internasional pula layaknya Kristen Katholik yang mempunyai Paus yang berada di Vatikan.

                Semakin banyak ragam aksesoris paradigma Barat terjun pada dunia menkonversikan nilai tata budaya Islam sebagai suatu komoditas. Sejarah dan esensi dari Islam sendiri seolah sengaja dibumi hanguskan dari peradaban, yang ada hanyalah bagaimana menjadikan Islam sebagai sumber pendapatan untuk memaksimalkan utilitas (kepuasan) individu. Kita pun bisa melihat dua sisi kota suci (Mekkah dan Madinah) yang dahulu sebagai  tanah perjuangan Rasulullah SAW membawa Islam sekarang menjadi kota ramai yang dikelilingi dengan gedung-gedung pencakar langit dan hotel-hotel mewah yang menjadikan penyaing Ka’bah yang merupakan perhiasan terbesar ummat Islam.

                Berbalik menilik sejarah ke belakang, dahulu di Arab Saudi Ibnu Sa’ud mengadakan kudeta militer kepada Syarief Husein (pemimpin Turki Utsmani) sehingga runtuhlah kerajaan Turki Utsmani yang berganti sistem negara menjadi  Republik. Kemudian Amerika masuk lalu mengadakan konsesi dengan Arab Saudi dan melahirkan Arabic Oil of Corporation sampai sekarang. Disinilah mulai lahirnya persoalan ekonomi dan politik yang menjadikan Saudi sampai sekarang semacam legitimasi bahwa Saudi adalah negara penting bagi umat Islam sedunia. Itu kenapa Saudi mati-matian mempertahankan hak eksklusif sebagai penyelenggara ibadah haji.

                Secara de facto, dua kota tersebut merupakan kekuasaan sah kerajaan Arab Saudi. Keluarga Saudi tentu tidak mau kehilangan keuntungan ekonomi, politik, prestise keagamaan, dan sosial sebagai penyelenggara haji. Mereka sebenarnya bukan penduduk asli Hijaz (Mekkah, Madinah dan Thaif) melainkan dari wilayah Najd (Riyadh dan sekitarnya), sedangkan penduduk tradisional Mekkah Madinah yang merupakan keturunan Rasulullah SAW justru diusir dari tanah haram (mulia) tersebut termasuk ulama besar non-Hambali yang mengajar di dua kota suci tersebut.

                Melihat konstelasi politik sekarang pengelolaan ibadah haji apakah akan dialihkan, sepertinya masih sebuah kemungkinan. Masih banyak aktor-aktor dibalik peran topeng mereka yang mengatasnamakan sosial terhadap Muslim di dunia, tetapi mengambil keuntungan politik dari apa yang mereka kerjakan.

Islam sedang di persimpangan jalan, dunia menyapa....

Share on Google Plus

About Redaktur KMNU UII

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.